Jakarta, 16 November 2026 – Presenter sekaligus pengusaha Ruben Onsu kembali menjadi perhatian publik setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Laporan tersebut berkaitan dengan unggahan di akun Instagram pribadinya yang dinilai merugikan nama baik pihak lain. Pengaduan resmi telah diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada Jumat, 13 November 2026. Kasus tersebut kini berada dalam penanganan Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut. Kepolisian menegaskan bahwa proses hukum masih berada pada tahap penyelidikan sehingga dugaan yang disampaikan pelapor belum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana yang terbukti.
Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP David Triyo, membenarkan adanya laporan yang berkaitan dengan aktivitas media sosial Ruben Onsu. Dalam keterangannya pada Senin (16/11/2026), David menjelaskan bahwa pelapor mempersoalkan salah satu unggahan dari akun Instagram @ruben_onsu. Konten tersebut diduga memuat pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik pihak tertentu. Setelah laporan diterima, kepolisian meneruskannya kepada Direktorat Reserse Siber untuk dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur. Penyidik akan menelusuri materi unggahan, konteks peristiwa, serta keterangan pihak-pihak terkait sebelum menentukan langkah hukum berikutnya. Polisi juga belum mengumumkan hasil pemeriksaan yang dapat memastikan adanya unsur pidana dalam perkara tersebut.
Laporan terhadap Ruben Onsu diketahui diajukan oleh tim advokat Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Islam (LBH GPI) bersama sejumlah pengurus organisasi tersebut. Rombongan mendatangi SPKT Polda Metro Jaya pada Jumat (13/11/2026) sekitar pukul 14.00 WIB. Setelah menjalani proses administrasi, laporan diterima pada pukul 16.37 WIB dengan nomor registrasi STTLP/B/8696/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Pihak pelapor menyampaikan bahwa pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik, fitnah, serta penyebaran informasi pribadi tanpa persetujuan. Mereka berharap kepolisian dapat memeriksa materi yang dipersoalkan secara menyeluruh agar duduk perkara menjadi jelas dan penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Persoalan tersebut disebut bermula dari aksi demonstrasi yang menyoroti Ruben Onsu di depan salah satu gedung stasiun televisi swasta di kawasan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan. Dalam perkembangan setelah aksi tersebut, Ruben diduga mengaitkan seorang perempuan bernama Alifah Mitha UI Zanah dengan kegiatan demonstrasi. Pihak pelapor menyatakan bahwa tudingan tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Mereka membantah anggapan bahwa Alifah menjadi pihak yang menggerakkan atau berada di balik aksi demonstrasi tersebut. Perbedaan keterangan inilah yang kemudian berkembang menjadi perselisihan mengenai unggahan di media sosial. Meski demikian, kebenaran seluruh tudingan masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan kepolisian.
Tim kuasa hukum pelapor menyampaikan bahwa Alifah tidak berada di lokasi demonstrasi sebagaimana dugaan yang beredar. Salah satu pengacara LBH GPI, Midul Makati, menyatakan bahwa kliennya sedang berada di Cirebon ketika aksi berlangsung. Menurut pihak kuasa hukum, mereka memiliki informasi dan dokumen yang dapat digunakan untuk mendukung keterangan tersebut. Mereka juga mempersoalkan dugaan penyebaran foto pribadi serta sejumlah informasi mengenai identitas Alifah melalui media sosial. Informasi yang dipermasalahkan disebut mencakup data keluarga, tempat lahir, dan latar belakang pendidikan. Pihak pelapor menilai penyebaran informasi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian terhadap reputasi maupun kehidupan pribadi kliennya.
Pengacara LBH GPI, Novi Manaban, menjelaskan bahwa keputusan membawa persoalan tersebut ke kepolisian diambil setelah pihaknya mempertimbangkan dampak unggahan yang dipersoalkan. Menurutnya, langkah hukum diperlukan untuk meminta pemeriksaan terhadap dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran data pribadi. Pihak pelapor juga menyayangkan dugaan penyampaian informasi yang dianggap belum melalui proses klarifikasi secara memadai. Namun, seluruh keterangan tersebut masih merupakan versi pihak pelapor dan belum menjadi kesimpulan hukum. Penyidik perlu memeriksa keaslian materi elektronik, maksud unggahan, serta hubungan antara konten yang dipublikasikan dan kerugian yang diklaim. Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana.
Sementara itu, kepolisian menyatakan akan mendalami laporan secara objektif berdasarkan bukti dan keterangan yang tersedia. Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya memiliki kewenangan untuk menelusuri aktivitas elektronik yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum di ruang digital. Dalam perkara semacam ini, pemeriksaan dapat mencakup unggahan media sosial, dokumentasi elektronik, serta keterangan saksi dan ahli apabila diperlukan. Penyidik juga harus memastikan konteks penyampaian informasi agar penilaian hukum tidak hanya didasarkan pada potongan pernyataan. Hingga Senin (16/11/2026), belum terdapat pengumuman mengenai penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Status laporan polisi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pihak yang dilaporkan telah melakukan pelanggaran hukum.
Kasus ini menjadi perhatian karena Ruben Onsu merupakan figur publik yang memiliki jangkauan luas melalui televisi dan media sosial. Aktivitas digital seorang tokoh terkenal dapat memperoleh perhatian besar dalam waktu singkat, termasuk ketika unggahan berkaitan dengan persoalan pribadi atau perselisihan dengan pihak lain. Di sisi lain, setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sekaligus memperoleh perlindungan terhadap kehormatan dan data pribadinya sesuai ketentuan hukum. Penanganan dugaan pencemaran nama baik membutuhkan pemeriksaan yang cermat agar tidak mengabaikan hak pelapor maupun pihak yang dilaporkan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak langsung menarik kesimpulan sebelum proses penyelidikan menghasilkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya maupun tanggapan resmi Ruben Onsu terhadap laporan terbaru tersebut. Kepolisian masih berupaya mengungkap rangkaian peristiwa yang menjadi dasar pengaduan dan menilai bukti yang disampaikan pihak pelapor. Perkembangan perkara akan bergantung pada hasil pemeriksaan saksi, analisis materi elektronik, serta penilaian terhadap ketentuan hukum yang relevan. Pihak pelapor berharap pengaduannya memperoleh tindak lanjut, sementara Ruben tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan membela diri. Proses hukum yang berlangsung diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai duduk perkara tanpa mendahului hasil penyelidikan ataupun mengabaikan asas praduga tak bersalah.





