Jakarta, 17 November 2026 – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyoroti dugaan keterlambatan penanganan medis yang dikaitkan dengan meninggalnya seorang bayi. Peristiwa tersebut memunculkan perhatian terhadap kualitas pelayanan kesehatan, khususnya kecepatan petugas dalam memberikan pertolongan kepada pasien yang membutuhkan tindakan segera. Kalangan legislatif menilai kasus kematian bayi harus menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan pasien dan tanggung jawab fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan yang layak. Evaluasi terhadap prosedur penanganan darurat dinilai penting untuk memastikan apakah seluruh tahapan pelayanan telah berjalan sesuai standar. Penelusuran yang menyeluruh juga diperlukan agar penyebab kematian dapat diketahui secara jelas dan tidak hanya didasarkan pada dugaan keterlambatan pelayanan.
Peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan fasilitas kesehatan dalam menghadapi pasien bayi yang membutuhkan pertolongan cepat. Bayi memiliki kondisi fisik yang lebih rentan terhadap perubahan kesehatan sehingga keterlambatan penilaian medis dapat meningkatkan risiko komplikasi. Dalam pelayanan darurat, petugas kesehatan perlu melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan tingkat kegawatan pasien dan menetapkan prioritas tindakan. Apabila ditemukan kondisi yang mengancam keselamatan, penanganan harus dilakukan berdasarkan kebutuhan klinis tanpa menunggu proses administratif yang tidak mendesak. Karena itu, DPRD DKI Jakarta memandang penting adanya pemeriksaan terhadap alur pelayanan yang diterima korban. Evaluasi tersebut harus mencakup waktu kedatangan pasien, pemeriksaan awal, tindakan medis, dan keputusan lanjutan yang diambil tenaga kesehatan.
Sorotan legislator juga berkaitan dengan perlunya transparansi dari pihak fasilitas kesehatan dalam menjelaskan kronologi penanganan pasien. Keluarga korban berhak memperoleh informasi yang memadai mengenai kondisi medis, tindakan yang diberikan, serta perkembangan kesehatan bayi selama menjalani perawatan. Penjelasan tersebut diperlukan untuk mengurangi kesalahpahaman sekaligus memastikan proses pelayanan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, penilaian mengenai ada atau tidaknya kelalaian medis harus dilakukan melalui pemeriksaan yang objektif dan berdasarkan dokumen serta keterangan pihak terkait. Kematian pasien tidak secara otomatis membuktikan adanya kesalahan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, penyelidikan perlu mempertimbangkan kondisi klinis korban, tingkat kegawatan, dan kesesuaian tindakan dengan standar profesi.
Kasus yang menjadi sorotan tersebut terjadi di RSUD Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan menimpa bayi bernama Gestara Keylan Sunarya. Berdasarkan keterangan keluarga, ibu bayi, Lina Apriyanti, mengalami pecah ketuban dan membutuhkan penanganan persalinan. Keluarga mengaku sempat diminta menunggu pergantian petugas meskipun kondisi persalinan telah berkembang. Bayi kemudian dilahirkan dalam kondisi membiru dan mengalami gangguan pernapasan sehingga harus menjalani perawatan intensif di ruang neonatal intensive care unit (NICU). Setelah mendapatkan perawatan, bayi tersebut dinyatakan meninggal dunia. Rangkaian kejadian itu menimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan tindakan medis dan kesiapan fasilitas kesehatan dalam menghadapi kondisi persalinan darurat.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Subki meminta Dinas Kesehatan melakukan audit menyeluruh terhadap penanganan pasien di RSUD Tanjung Priok. Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan prosedur atau kelalaian dalam pelayanan yang diberikan. Subki menilai seluruh tahapan penanganan harus ditelusuri secara lengkap agar hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Ia juga meminta proses audit tidak berlangsung terlalu lama sehingga keluarga korban memperoleh kejelasan mengenai penyebab kejadian. Apabila ditemukan pelanggaran, tindak lanjut harus dilakukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku. DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan persoalan tersebut mendapatkan perhatian serius.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana turut menyoroti kasus tersebut dan menilai pemeriksaan internal saja belum tentu cukup untuk memenuhi rasa keadilan keluarga korban. Justin mendorong keluarga mempertimbangkan langkah hukum dengan melaporkan dugaan kelalaian kepada kepolisian. Menurutnya, peristiwa kematian bayi harus ditangani secara serius karena menyangkut tanggung jawab pelayanan kesehatan terhadap keselamatan pasien. Ia juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembenahan terhadap sistem pelayanan rumah sakit, terutama prosedur yang berpotensi memperlambat penanganan kondisi darurat. Meski demikian, dugaan kelalaian tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan medis dan proses hukum yang objektif sebelum tanggung jawab pihak tertentu dapat ditetapkan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya telah memerintahkan pelaksanaan audit maternal-perinatal dengan melibatkan organisasi profesi kesehatan. Audit tersebut ditujukan untuk mengungkap penyebab kematian bayi sekaligus mengevaluasi pelayanan yang diberikan rumah sakit. Pramono juga menyoroti laporan sementara mengenai kemungkinan persoalan pada layanan Neonatal Emergency Transport Service (NETS), khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan dan penggunaan ambulans untuk penanganan bayi baru lahir. Ia meminta Dinas Kesehatan menyampaikan laporan khusus mengenai hasil pemeriksaan serta langkah tindak lanjut yang diperlukan. Pemerintah provinsi menempatkan pelayanan kesehatan sebagai salah satu prioritas sehingga setiap dugaan gangguan pelayanan harus diperiksa secara menyeluruh.
Anggota DPRD DKI Jakarta Bebizie Sri Mulyati juga meminta investigasi dilakukan secara transparan dan melibatkan pemeriksaan terhadap seluruh tahapan pelayanan, mulai dari proses persalinan hingga perawatan bayi setelah dilahirkan. Bebizie telah mengunjungi keluarga korban untuk menyampaikan perhatian terhadap peristiwa tersebut. Ia menyatakan akan mengawal perkembangan kasus agar keluarga mendapatkan penjelasan yang memadai. Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mendorong evaluasi pelayanan kesehatan ibu dan bayi secara lebih luas, termasuk sistem rujukan, kesiapan tenaga medis, fasilitas persalinan, dan layanan kegawatdaruratan neonatal. Evaluasi tersebut dinilai penting agar perbaikan tidak hanya dilakukan pada satu rumah sakit, tetapi juga menyentuh sistem pelayanan kesehatan di seluruh Jakarta.
Peristiwa meninggalnya Gestara Keylan Sunarya menjadi perhatian terhadap pentingnya kecepatan, ketepatan, dan koordinasi dalam pelayanan kesehatan ibu serta bayi baru lahir. DPRD DKI Jakarta berharap hasil audit dapat menjelaskan rangkaian kejadian secara objektif sekaligus menjadi dasar perbaikan pelayanan dan penentuan tanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran. Pemerintah provinsi bersama Dinas Kesehatan diharapkan memastikan seluruh fasilitas kesehatan memiliki prosedur darurat yang jelas, tenaga medis yang siap bertugas, serta sistem rujukan yang dapat digunakan tanpa hambatan. Bagi keluarga korban, keterbukaan informasi dan kepastian hasil pemeriksaan menjadi bagian penting dalam memperoleh kejelasan atas peristiwa tersebut. Penanganan yang transparan diharapkan dapat mencegah kejadian serupa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Jakarta.




