Jakarta, 11 November 2026 – Badan Pertanahan Nasional (BPN) menekankan bahwa penataan ruang memiliki peran penting dalam mengidentifikasi potensi ancaman bencana sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat. Perencanaan tata ruang yang baik dinilai menjadi salah satu instrumen utama dalam menentukan pemanfaatan wilayah berdasarkan karakteristik geografis, kondisi lingkungan, dan tingkat kerawanan bencana. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah dapat mengetahui kawasan yang berpotensi mengalami banjir, tanah longsor, gempa bumi, maupun bencana hidrometeorologi lainnya. Informasi mengenai tingkat kerawanan diperlukan agar pembangunan tidak dilakukan secara sembarangan di wilayah yang memiliki risiko tinggi. Penguatan kebijakan tata ruang juga menjadi bagian dari upaya menciptakan pembangunan yang lebih aman, terarah, dan berkelanjutan.
Penataan ruang tidak hanya berkaitan dengan pembagian kawasan permukiman, industri, pertanian, dan perdagangan, tetapi juga berfungsi sebagai dasar dalam pengelolaan risiko bencana. Setiap wilayah memiliki karakteristik alam yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan perencanaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Daerah dengan kemiringan lereng tinggi, misalnya, memerlukan perhatian khusus terhadap kemungkinan pergerakan tanah dan longsor. Sementara itu, kawasan dataran rendah yang berada di sekitar aliran sungai perlu mempertimbangkan risiko banjir ketika merencanakan pembangunan. Dengan memasukkan informasi kebencanaan ke dalam dokumen tata ruang, pemerintah daerah dapat menentukan kebijakan pemanfaatan lahan yang lebih tepat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengurangi potensi kerugian sebelum bencana benar-benar terjadi.
BPN memandang pentingnya keterpaduan informasi pertanahan dan tata ruang untuk mendukung proses identifikasi wilayah rawan bencana. Data mengenai penggunaan lahan, kondisi geografis, batas wilayah, dan karakteristik lingkungan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Pemanfaatan teknologi pemetaan digital juga memungkinkan pemerintah mengidentifikasi perubahan kondisi wilayah secara lebih terstruktur. Informasi tersebut dapat dikombinasikan dengan peta kerawanan bencana yang disusun oleh lembaga teknis terkait. Melalui integrasi data, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk menentukan kawasan yang aman bagi permukiman maupun kegiatan ekonomi. Namun, kualitas hasil pemetaan tetap bergantung pada ketepatan data, pembaruan informasi, dan koordinasi antarlembaga yang terlibat.
Penerapan tata ruang berbasis mitigasi bencana menjadi semakin penting seiring meningkatnya tekanan pembangunan dan perubahan penggunaan lahan di berbagai daerah. Alih fungsi kawasan resapan air menjadi permukiman atau bangunan komersial dapat memperbesar risiko genangan apabila tidak disertai sistem drainase yang memadai. Kerusakan kawasan hutan dan berkurangnya tutupan vegetasi juga dapat meningkatkan kerentanan wilayah terhadap erosi serta tanah longsor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan pemanfaatan ruang memiliki hubungan langsung dengan tingkat risiko yang dihadapi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebelum memberikan persetujuan terhadap kegiatan pembangunan. Pengawasan terhadap kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang juga diperlukan untuk mencegah munculnya kawasan permukiman baru di lokasi berbahaya.
Koordinasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pemerintah daerah, dan lembaga penanggulangan bencana menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat kebijakan tersebut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki informasi mengenai potensi ancaman dan riwayat kejadian bencana yang dapat mendukung penyusunan kebijakan tata ruang. Sementara itu, pemerintah daerah bertanggung jawab mengintegrasikan berbagai informasi tersebut ke dalam perencanaan pembangunan wilayah sesuai kewenangannya. Kerja sama antarlembaga diperlukan agar data yang digunakan memiliki kesesuaian dan dapat diperbarui secara berkala. Tanpa koordinasi yang memadai, kebijakan pembangunan berpotensi tidak mempertimbangkan seluruh faktor kerawanan yang ada. Oleh sebab itu, penguatan sistem informasi bersama menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas mitigasi bencana.
Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran dalam mendukung penerapan tata ruang yang memperhatikan keselamatan lingkungan. Pemahaman mengenai karakteristik wilayah tempat tinggal dapat membantu warga mengenali potensi ancaman yang mungkin muncul ketika terjadi cuaca ekstrem atau perubahan kondisi alam. Informasi mengenai kawasan rawan bencana perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat mempertimbangkan risiko sebelum membangun rumah maupun menjalankan kegiatan usaha. Partisipasi publik dalam penyusunan rencana tata ruang juga dapat memberikan masukan mengenai kondisi lingkungan yang mungkin belum sepenuhnya tercatat dalam data pemerintah. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan penataan ruang diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Edukasi mengenai pemanfaatan lahan yang aman menjadi langkah pendukung untuk membangun kesadaran mitigasi sejak tingkat komunitas.
Penguatan penataan ruang sebagai instrumen identifikasi ancaman bencana diharapkan mampu meningkatkan ketahanan wilayah terhadap berbagai risiko lingkungan. Pemerintah perlu memastikan bahwa informasi kebencanaan menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan rencana tata ruang serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Evaluasi terhadap kawasan yang telah berkembang juga diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan tingkat kerawanan akibat aktivitas manusia maupun dinamika alam. Bagi wilayah yang memiliki risiko tinggi, langkah mitigasi dapat dilakukan melalui pengendalian pemanfaatan ruang, pembangunan infrastruktur perlindungan, atau penyesuaian fungsi kawasan berdasarkan hasil kajian. Konsistensi pengawasan menjadi faktor penting agar kebijakan tata ruang tidak berhenti pada dokumen perencanaan semata. Dengan perencanaan yang terintegrasi dan berbasis data, penataan ruang dapat menjadi fondasi dalam mengurangi dampak bencana sekaligus mendukung pembangunan nasional yang lebih aman dan berkelanjutan.
