Jakarta, 10 November 2026 – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, menjadi perhatian setelah membentangkan poster berisi desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Aksi tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), ketika DPR menggelar Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Poster yang dibawa Yanuar bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan” dan diperlihatkan kepada awak media. Tindakan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi politik yang menurut Yanuar berasal dari masyarakat di daerah pemilihannya. Aksi ini kembali menarik perhatian terhadap polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran yang menjadi perdebatan di ruang publik.
Peristiwa tersebut bermula ketika Yanuar hendak menghadiri rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Nusantara II. Saat berada di lantai dua, ia memperlihatkan poster yang telah disiapkan sambil berjalan menuju eskalator untuk naik ke ruang persidangan. Setelah rapat selesai, Yanuar kembali menunjukkan tulisan tersebut kepada wartawan yang berada di lingkungan parlemen. Ia menjelaskan bahwa dirinya memilih menyampaikan aspirasi melalui poster karena tidak tersedia kesempatan melakukan interupsi dalam agenda rapat. Menurutnya, langkah tersebut merupakan salah satu cara anggota legislatif menyampaikan pandangan politik yang berkaitan dengan aspirasi konstituen.
Yanuar menyebut tuntutan agar Gibran mundur muncul dari masyarakat di daerah pemilihannya, yakni wilayah Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah. Ia mengaku menerima berbagai masukan ketika melaksanakan kegiatan reses dan bertemu langsung dengan warga. Dalam sejumlah pertemuan tersebut, menurut pengakuannya, masyarakat mempertanyakan kelanjutan jabatan Gibran di tengah polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikannya. Yanuar kemudian membawa aspirasi tersebut ke lingkungan DPR sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Meski demikian, pernyataan mengenai keinginan masyarakat tersebut merupakan keterangan Yanuar dan tidak dapat dianggap mewakili seluruh pandangan publik terhadap Wakil Presiden.
Selain membentangkan poster, Yanuar mengungkapkan bahwa dirinya telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR terkait persoalan Gibran. Ia menyebut sedikitnya 11 anggota Fraksi PKS telah lebih dahulu memberikan dukungan melalui tanda tangan, sementara dirinya menjadi penanda tangan berikutnya. Usulan tersebut dikatakan telah disampaikan kepada pimpinan DPR untuk dipertimbangkan melalui mekanisme yang berlaku. Yanuar berharap pimpinan parlemen dapat segera membahas kelanjutan usulan bersama pimpinan fraksi. Namun, ia belum dapat memastikan kapan pembahasan resmi maupun keputusan mengenai penggunaan hak tersebut akan dilakukan.
Pembahasan mengenai Hak Menyatakan Pendapat berkaitan dengan kewenangan konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden diatur melalui Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Prosedur tersebut mensyaratkan adanya dasar konstitusional tertentu dan melibatkan proses di DPR, Mahkamah Konstitusi, serta Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian, penyampaian tuntutan politik atau pengajuan usulan oleh sejumlah anggota DPR tidak secara otomatis mengakibatkan pemberhentian wakil presiden. Setiap tahapan harus mengikuti persyaratan hukum dan mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan.
Polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu latar belakang munculnya desakan tersebut. Sejumlah pihak mempertanyakan persoalan administrasi dan penyetaraan dokumen pendidikan yang berkaitan dengan riwayat sekolah Wakil Presiden. Namun, persoalan administrasi pendidikan perlu dibedakan dari penilaian hukum mengenai kelayakan seseorang menduduki jabatan konstitusional. Setiap putusan pengadilan juga harus dipahami berdasarkan ruang lingkup perkara dan akibat hukum yang secara tegas ditetapkan dalam amar putusannya. Karena itu, perdebatan mengenai kedudukan Gibran sebagai wakil presiden tetap membutuhkan pembahasan berdasarkan ketentuan hukum, bukan semata-mata tuntutan atau penilaian politik.
Aksi Yanuar Arif Wibowo memperlihatkan bahwa polemik mengenai Gibran masih menjadi bagian dari dinamika politik di lingkungan parlemen. Perhatian kini tertuju pada kemungkinan tindak lanjut pimpinan DPR terhadap usulan Hak Menyatakan Pendapat yang disebut telah memperoleh dukungan sejumlah anggota legislatif. Proses tersebut membutuhkan pembahasan antarpimpinan dan fraksi sebelum dapat berkembang menjadi langkah kelembagaan yang lebih jauh. Di sisi lain, seluruh pihak tetap memiliki hak untuk menyampaikan pandangan serta memberikan tanggapan terhadap persoalan yang diperdebatkan. Hingga terdapat keputusan resmi melalui mekanisme konstitusional, Gibran Rakabuming Raka tetap menjalankan kedudukannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
